Make your own free website on Tripod.com

Jalan Tol yang Merepotkan

 

Oleh : Agus Hidayat / Arifinsyah

 

Penundaan pembayaran ganti rugi atas tanah rakyat yang dibebaskan oleh PT Jasa Marga untuk pembangunan jalan tol Lingkar Luar Jakarta JORR (Jakarta Outer Ring Road ) menyulut kemarahan warga di empat kelurahan yakni Kelurahan Jati warna, Jati Asih, Jati Mekar, dan Jati Mulya, Bekasi. Warga yang marah tersebut dalam beberapa hari belakangan ini giat mendirikan bangunan semi permanen diruas tol bermasalah tersebut.

 

Diantara bangunan yang dibangun itu ada yang dijadikan sebagai tempat usaha pijat refleksi seperti yang dilakukan oleh warga Kelurahan Jati Asih. Tanah seluas 12 hektar yang dijadikan jalan tol dan merupakan bagian dari proyek JORR, sampai saat ini masih belum ada kesepakatan harga. Sebelumnya pemerintah sudah mengambil jalan tengah dengan memberikan kisaran harga antara Rp.1,25 juta hingga Rp.1,35 juta/meter persegi untuk yang berstatus girik, sedang yang sudah memiliki sertifikat harganya sedikit lebih mahal sekitar 10%. Tetapi itupun PT. Jasa Marga masih menawar lagi dengan harga Rp. 1,10 juta dan berjanji akan membayarnya tanggal 20 Maret yang lalu, namun hingga saat ini janji itu tidak dipenuhi.

 

Berdasarkan pemantauan wartawan KORAN PAS di lokasi kejadian, penundaan pembayaran dari PT Jasa Marga ini selain menimbulkan kemarahan warga di empat kelurahan itu ternyata juga menyulut aksi serupa warga di Kelurahan Jaka Mulya. Warga di Kelurahan ini melampiaskan kekecewaannya atas penundaan pembayaran itu hari Selasa yang baru lalu, dalam bentuk membakar ban bekas di ruas tol tersebut serta memblokir jalan sehingga tidak bisa dilewati mobil.

 

Mereka menyayangkan terjadinya kasus ini yang semakin berlarut-larut, karena untuk membuat fasilitas umum harus mengorbankan rakyat. Tanah tersebut dijadikan proyek jalan tol lingkar luar Jakarta yang rencananya akan menghubungkan Cikunir hingga Bandara Soekarno Hatta.

 

Belum Sepakat

 

Sementara itu pertemuan antara warga dan pihak Departemen Pekerjaan Umum (PU) dalam upaya mengakhiri krisis yang berkepanjangan tersebut hari Kamis yang baru lalu, kembali menemui jalan buntu. Masyarakat yang nampaknya semakin marah akhirnya mengusir delegasi dari PU karena dianggap gagal dan tidak mampu memutuskan berapa besar ganti rugi yang akan dibayarkan kepada pemilik lahan untuk pembangunan ruas tol tersebut. “Kalau utusan dari PU itu tidak mampu mengambil keputusan berapa besar ganti rugi yang akan dibayarkan kepada masyarakat, sebaiknya mereka pulang saja. Kita sudah capek bermusyawarah,” kata Zakirudin Caniago, kuasa warga. Pertemuan yang berlangsung alot antara wakil dari PU yang diwakili oleh Eduar T Pauner dan Mochtar Napitu-pulu dengan warga, tidak juga dihasilkan keputusan kapan ganti rugi itu diberikan. Bahkan ada kesan pihak PU bermaksud mengulangi musyawarah dari awal lagi.

 

Ketegangan mencuat ketika wakil dari PU tidak bisa memutuskan untuk memenuhi keinginan warga untuk memberi ganti rugi atas lahan mereka sebesar Rp.1,35 juta/meter. Sementara itu, Wakil Walikota Bekasi Mochtar Mohamad yang hadir pada pertemuan tersebut mengatakan, “Walikota Bekasi H.Akhmad Zulfaih tetap pada kebijakan-nya yakni segala bentuk aktifitas diatas lahan yang belum dibayar harus dihentikan”.(AHS/ARS)

 

KORAN PAS, 11 April 2005

 

[Catatan]  [Home]